FKSK: Pembebasan Gaza

 "Menghadapi Yahudi Zionis bahasa yang harus dipakai adalah bahasa perang, bukan bahasa perundingan yang terjadi sekarang ini", ujar Sekjen FUI KH.Muhammad Al Khaththath.

Menyikapi perkembangan yang sedang terjadi belakangan ini terhadap rombongan kapal pelayaran misi kemanusiaan Freedom Flotilla (Armada Kebebasan) yang diserang oleh tentara zionis Israel secara membabibuta. Forum Kajian Sosial Kemasyarakatan (FKSK) ke-57 kembali di gelar kamis, (24/6/2010) di gedung Intiland Jl. Sudirman, Jakarta Pusat.
Kali ini FKSK ke-57 mengangkat tema yang cukup hangat di perbincangkan yaitu "SBY, MER-C & Pembebasan Gaza".
Hadir sebagai pembicara Nurfitri Moeslim Taher (ketua relawan MER-C ke Gaza), Hanibal Wijayanta (Produser Eksekutif ANTV), dr. Sarbini(ketua Presidium MER-C) KH.Muhammad Al Khaththath (Sekjen FUI) sebagai Host sekaligus Direktur eksekutif FKSK M. Luthfie Hakim. (mj)

Kekaguman Nur Fitri pada Palestina

Nur Fitri Moeslim Taher

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-"Mah, Nitip anak dan doakan saya ya," kenang Ibunda Nur Firti Moelem Thaher, Saleha Thaher saat menirukan perkataan anaknya sesaat sebelum berangkat ke medan perjuangan menuju Gaza, Palestina.  Sebagai seorang ibu, kata Saleha, Upi sapaan akrabnya merupakan sosok yang keras dan selalu memperjuangkan kebenaran. "Dia pergi ke sana dengan niat yang kuat. Tak heran, atas izin Allah, ia berangkat ke sana," ujar dia kepada republika online, Selasa Malam.

MUI Ingin Terapkan Syariah Secara Formal dan Subtansial

Jum'at, 20 April 2012

Hidayatullah.com-- Perjuangan penerapan syari’ah ada yang menggunakan cara radikal, tapi ada juga yang tidak. Namun yang pasti, semua kompenen umat harus berjuang untuk menerapkannya gerakan menuju perubahan umat. Di antaranya adalah gerakan ishlahul ummah (memperbaiki umat), ri’ayatul ummah (menjaga umat), taqwiyatul ummah (memberdayakan umat), dan ittihadul ummah (menyatukan umat).

DPR Masih Menerima Masukan Soal RUU KKG

Rabu, 18 April 2012

Hidayatullah.com-- Wakil Ketua Komisi VIII dari F-PKS Surahman Hidayat mengatakan, Komisi VIII DPR masih menerima masukan serta memetakan dukungan dan penolakan terhadap Rancangan Undang-undang (RUU) Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG). Pernyataan ini disampaikan